akademi analis kesehatan jambi

CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN (CaLK)

Dokumentasi-Kegiatan-AAK

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

DINAS KESEHATAN

LAPORAN KEUANGAN

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)

AKADEMI ANALIS KESEHATAN (AAK)

Untuk Periode Semester Genap TA 2011/2012 dan

Semester Ganjil   TA 2012/2013

Tanggal  26 Desember 2012

 UMUM

a. Gambaran Umum

Akademi Analis Kesehatan Pemerintah Provinsi Jambi (AAK Provinsi Jambi) yang berkedudukan di Kota Jambi, yang beralamat di Jln. H. Agus Salim Nomor 15 Kota Baru Jambi, semula adalah Sekolah Menengah Analis Kesehatan (SMAK) Pemerintah Daerah Tingkat I Jambi. Sekolah Menengah Analis Kesehatan (SMAK) Pemerintah Daerah Tingkat I Jambi.  SMAK Pemda Tk. Jambi didirikan atas prakarsa pemikiran  Bapak Ismet Kamal BSc yang saat itu adalah Kepala Balai Laboratorium Kesehatan (BLK) Jambi dan jajaran Dinas Kesehatan Pemda TK.I Tahun 1983/1984. Prakarsa tersebut didasarkan kepada amat sangat terbatasnya ketersediaan tenaga Analis kesehatan,  padahal ketersediaan tenaga analis kesehatan sangat dibutuhkan dalam mendukung upaya pelaksanaan pelayanan.

Sejalan dengan rencana jangka panjang pembangunan bidang kesehatan, Departemen Kesehatan RI pasca reformasi menetapkan kebijakan tentang tenaga kesehatan dengan dengan visi  tenaga pelaksana kesehatan pada unit-unit pelayanan kesehatan khususnya unit-unit pelayanan kesehatan milik pemerintah harus memiliki kualifikasi pendidikan Diploma III.  Untuk itu institusi pendidikan tenaga kesehatan (Diknakes) khususnya institusi dibawah Departemen Kesehatan RI dipacu melakukan konversi menjadi institusi Diploma III Diknakes. Sebagai institusi pendidikan tenaga kesehatan yang terbuka dengan tuntutan perubahan zaman, Sekolah Menengah Analis Kesehatan (SMAK) Pemerintah Daerah Tingkat I Jambi tidak dapat terlepas dari kebijakan tersebut.

Berlandaskan kepada hasil Akreditasi SMAK Pemda Jambi dengan strata B oleh Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan serta mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor: 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan kepada daerah.

  1. Pasal 9 ayat (1) menyatakan bahwa daerah dapat menyelenggarakan pendidikan tenaga kesehatan setingkat sarjana muda kebawah untuk mendapatkan ijazah menurut peraturan dan syarat syarat yang ditentukan Menteri Kesehatan.

  2. Pasal 9 ayat (2) Untuk mengadakan pendidikan sebagaimana maksud ayat (1) harus mendapat izin terlebih dahulu dari Menteri Kesehatan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku mengenai penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan.

SMAK Pemda TK.I Jambi mengajukan permohonan kepada Departemen Kesehatan RI untuk dapat dikonversi menjadi Akademi Analis Kesehatan (AAK). Pada tanggal 22 Desember 2000, Sekolah Menengah Analis Kesehatan (SMAK) Pemerintah Daerah Tingkat I Jambi mendapat izin penyelenggaraan sementara  Program Diploma tiga (D-3) Analis Kesehatan, berdasarkan kepada Keputusan Kepala Pusat Pendidikan Tanaga Kesehatan Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Republik Indonesia Nomor: HK.00.06.1.4.1.03761 tanggal 22 Desember 2000 tentang Izin Penyelenggaraan Sementara Akademi Analis Kesehatan Pemerintah Provinsi Jambi.

Perubahan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal mendorong AAK Provinsi Jambi sebagai sebuah institusi pendidikan tinggi dituntut untuk senantiasa menyikapinya secara sistemik dan sistematis, dengan selalu melakukan evaluasi diri secara terstruktur dan berkesinambungan agar selalu dapat meningkatkan kualitasnya. Lingkungan strategis eksternal pasca Reformasi, dibidang pendidikan Pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) dan Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Otoda), sejalan dengan UU Otoda telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor: 37 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (PP 38 Tahun 2007). Melalui peraturan perundang-undangan tersebut, Pemerintah menetapkan bahwa urusan pendidikan adalah urusan wajib yang dibagi bersama antar pemerintah dengan pemerintah daerah. Urusan wajib bidangan pendidikan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota adalah yang menyangkut sekolah dasar sampai dengan sekolah menengah sementara pendidikan tinggi merupakan urusan pemerintah pusat, ketentuan tersebut sejalan dengan Pasal 50 UU Sisdiknas.

Ditengah persoalan nasional yang sedang dihadapi, AAK memiliki persoalan lain yang juga mendasar yaitu status kelembagaannya sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Kesehatan Provinsi Jambi. Pembentukan kelembagaan tersebut berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 21 Tahun 2010 tanggal 27 Juli 2010 tentang organisasi dan tata kerja Akademi Analis Kesehan (AAK) dan Akademi Farmasi (AKFAR) Provinsi Jambi berlandaskan Peraturan Pemerintah Nomor. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. AAK Provinsi Jambi menjadi UPTD pada Dinas Kesehatan Provinsi Jambi. Dengan status kelembagaan AAK Provinsi Jambi sebagai UPTD maka pengelolaan keuangannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (PP 58 Tahun 2005). Menurut ketentuan PP 58 Tahun 2005, pengelolaan keuangan UPTD AAK wajib dilaksanakan dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi dan penerimaan UPTD AAK wajib diatur dalam Peraturan Daerah (Perda).

Pebruari 2011, Akademi Analis Kesehatan (AAK) Provinsi menyampaikan usul rancangan peraturan gubernur tentang tarif layanan pada AAK Provinsi Jambi kepada Gubernur Jambi melalui Dinas Kesehatan Provinsi Jambi. Pembahasan atas usl rancangan tersebut dilaksanakan oleh Biro Hukum Setda Provinsi Jambi bersama lintas sektor terkait merekomendasikan AAK Provinsi Jambi untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Hal inilah yang mendorong AAK Provinsi Jambi  untuk menyampaikan usulan sebagai UPTD pada Dinas Kesehatan Provinsi Jambi yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD). Usulan AAK untuk menerapkan PPK-BLUD disampaikan kepada Gubenur Jambi pada bulan April 2011, dan status sebagai unit teknis yang menerapkan PPK-BLUD ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jambi No. 594/Kep.Gub/DINKES/2011, tanggal 19 Desember 2011.

Dengan status sebagai BLUD, memberikan kewenangan kepada AAK untuk memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomis dan produktif, dan penerapan praktek bisnis yang sehat. Diharapkan AAK dapat lebih meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat dalam upaya memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Visi AAK 2015 adalah “Menjadi institusi pendidikan milik Pemerintah Provinsi Jambi terdepan mewujudkan prioritas pembangunan bidang pendidikan menuju Jambi Ekonomi Maju Adil dan Sejahtera (JAMBI EMAS 2015)”. Untuk mencapai visi tersebut dilaksanakan dengan misi sebagai berikut : (1) Menyediakan sumberdaya manusia analis laboratorium kesehatan melalui proses pendidikan bermutu tinggi.. (2) Memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni laboratorium kesehatan melalui proses dan penyelenggaraan penelitian berstandar internasional. (3) Mengembangkan kompetensi sumberdaya manusia analis kesehatan/ pranata teknologi laboratorium melalui kemitraan dengan organisasi profesi (Patelki). (4) Meningkatkan strata pendidikan AAK Provinsi Jambi menjadi program Sarjana (S.1) pada tahun 2013. (5) Memupuk jiwa wirausaha sumberdaya manusia analis kesehatan/ pranata teknologi laboratorium melalui kemitraan dengan pihak swasta yang bergerak dalam usaha yang berkaitan dengan teknologi laboratorium. (6) Mengembangkan dan memberdayakan masyarakat melalui kegiatan sosial dan kemitraan dalam program pengabdian kepada masyarakat.

Sampai dengan tahun akademik 2011/2012, jumlah mahasiswa AAK 333 terdiri dari 123 orang mahasiswa tingkat I, 111 orang mahasiswa Program tingkat II, dan 99 orang mahasiswa tingkat III Program Studi Diploma III analis kesehatan.

Sebagai penunjang sistem pendidikan, AAK masih memiliki keterbatasan sarana dan prasarana untuk memenuhi standar pendidikan nasional yang mendukung seluruh kegiatan pendidikan. Sampai dengan tahun akademik 2012/2013, jumlah tenaga pendidik tetap baru mencapai 26 orang dan karyawan sebanyak 35 orang (Bag.Kepegawaian, Statistik Nopember 2012), tenaga pengajar belum ditetapkan sebagai fungsional dosen sebagaimana peraturan perungdang-undangan. Luas lahan secara keseluruhan sebesar 49.934 m2 dengan luas bangunan 23.482 m2 yang digunakan untuk kegiatan perkuliahan, praktikum, dan sarana pendukung kegiatan akademik lainnya.

 b. Susunan Pengelola BLUD-AAK.

 Sampai saat ini Pengelola BLUD-AAK belum dapat dimaksimalkan penyebab utamanya adalah belum adanya keputusan Gubernur Jambi dan jajaran Sekretariat Daerah Provinsi Jambi berkaitan dengan pemberlakuan Peraturan Gebernur Nomor: 43 Tahun 2011 tentang Pola Tatakelola Akademi Analis Kesehatan (AAK) Provinsi Jambi. Pola Tatakelola yang diatur dalam peraturan tersebut adalah disain organisasi yang memungkinkan untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan sesuai Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor: 44 Tahun 2011 serta melaksanakan fungsi sebagai pengelola keuangan BLUD.

Struktur organisasi yang dipakai saat ini masih mengacu kepada Peraturan Gubernur Nomor: 21 Tahun 2010 tentang SOTK AAK sebagai UPTD, yang hanya memiliki Kepala selaku pimpinan dan kepala Subbagian Tata usaha, Kepala seksi akademik dan kemahasiwaan serta Kepala seksi penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan usaha, keseluruhannya adal pejabat struktural.

Konsep semula sebagaimana yang diatur dalam Pergub Noor 43 Tahun 2011 adalah, Pemimpin BLUD adalah Direktur AAK; Pejabat Pengelola Keuangan BLUD  adalah Sekretaris dibantu oleh tiga (3) Kepala SUbbagian dan Pejabat Teknis BLUD adalah para Wakil Direktur; Para pimpinan pelaksana akademik; pelaksana teknis; dosen dan jabatan fungsional. Karena belum adanya kemauan yang jelas dari jajaran Pemerintah Provinsi Jambi, susunan pengelola BLUD-AAK saat ini adalah:

  • Pemimpin BLUD____________: Drs.Sabarudin, MSc. (Kepala AAK)
  • Pejabat Pengelola Keuangan__:  (Beum ada)
  • Pejabat Teknis_____________:  (Belum ada)

Keadaan ini semakin diperparah dimana telah terjadi dua kali pergantian dan pengangkatan Pejabat Kasubbagian TU AAK sejak ditetapkan menerapkan PPK-BLUD, dalam kurun waktu 11 bulan terakhir, pejabat yang dilantikpun tidak memiliki kompeten karena berbagai faktor antara lain pejabat yang dilantik tidak memiliki kemampuan dan etos kerja dan akan memasuki usia pensiun.  Dengan kodisi demikian sangat sulit untuk dimotivasi dan dipacu untuk mengikuti iklim kerja yang dipersyarakan sebagai pengelola Badan Layanan Umum Daerah.

c. Struktur Organisasi AAK.

Ditengah kondisi demikian sambil menunggu polical will Gubernur dan jajaran Pemerintah Provinsi Jambi, secara internal dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan pendidikan di AAK sebagian dari Pola Tatakelola yang diatur dalam Pergub Nomor 43 Tahun 2011 telah diimplementasikan. Organ-organ yang tidak berkaitan dengan jabatan yang pengangkatannya memerlukan Keputusan Gubernur dan bersifat fungsional dengan cara musyawarah formasinya telah ditempatkan personil yang memiliki kecakapan dan kemampuan walau masih sangat terbatas.

I.         Direktur ______________: Drs.Sabarudin, MSc.
            Wakil Direktur I _______: (Belum ada)   Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
            Wakil Direktur II ______: (Belum ada)    Bidang Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Pengembangan Usaha
II.         Sekretaris __________:  (Belum ada)
              Kasubbag.Administrasi Akademik, Kamahasiswaan dan Alumn___: (Belum ada)
              Kasubbag.Administrasi  Perencanaan dan Sistem  Informasi______:  (Belum ada)
             Kasubbag.Administrasi, Keuangan dan Umum_________________:  (Belum ada)
II.         Bagian Pelaksana Akademik
               Kepala Unit Pendidikan dan Kamahasiswaan_________________ : Siti Sakdiah SKM
              Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat ______:James Perdinan S. SST
             Kepala Unit Laboratorium Pendidikan________________________:Norma Rotua. SKM
IV.      Bagian Pelaksana Teknis
             Kepala Unit Penjamin  Mutu (UPM)____:Sarina Siregar APP.,M.Kes
             Kepala Pusat Komputer____________:Alpari Novindra S.Kom
            Kepala Perpustakaan ______________:Aminatun Latifa SSi
            Kepala Klinik Kesehatan Analis  ______:dr. Dermanta Tarigan
V.        Bagian Penunjang Pendidikan
             Kepala Pusat Layanan Dakwah________________: Adrian Milladi S.Sy
            Kepala Badan Koordinasi Orang Tua Mahasiswa___: Drs. M. Basit
VI.      Manajer Holding Company_______________________________: Muzlina
             Manajer Koperasi Analis____________________________________: Agraini SKM
             Direktur CV. Kurnia Medica  Analis (CV. KUman)_________________: Takdir Firmansyah
            Penanggung Jawab Harian CV. Laboratorium Klinik dan Kesmas.____: Tamrin SKM
VII. Pejabat Fungsional  sebagai pelaksana teknis belum diimplementasikan antara laian  Kelompok Tenaga Pengajar (Dosen);  Kelompok Instruktur Laboratorium Kesehatan;  Kelompok Pranata Laboratorium Kesehatan; dan Kelompok Jabatan Fungsional Umum

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

Berikut ini adalah pokok-pokok kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan Laporan Keuangan BLUD-AAK, yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku bagi Badan Nirlaba, Sistem Akuntasi mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum dan Peraturan Standar Akuntansi Nomor: 45 (PSAK.45) yang diterbitkan oleh Assosiasi Akuntan Indonesia.

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan BLUD-AAK disusun dan disajikan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku sesuai Standar Akuntansi Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2008 tentang Pedoman Akuntansi BLU. Berdasarkan peraturan tersebut laporan keuangan BLUD-AAK disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual (accrual), kecuali laporan arus kas yang disajikan dengan basis kas. Laporan arus kas disajikan berdasarkan metode langsung (direct method) dengan membagi kedalam 3 kelompok yaitu arus kas dari aktivitas operasional, arus kas dari aktivitas investasi dan arus kas dari aktivitas pendanaan.

b. Pengakuan Pendapatan dan Biaya

Pendapatan BLUd-AAK dikelompokkan sebagai berikut :

  • Pendapatan Usaha dari Jasa Layanan
  • Hibah
  • Pendapatan APBD
  • Pendapatan APBN
  • Pendapatan Lainnya
  • Keuntungan Penjualan Aset Non Lancar
  • Pendapatan Dari Kejadian Luar Biasa

Pengakuan pendapatan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

  • Pendapatan usaha dari jasa layanan dan pendapatan usaha lainnya diakui pada saat hak untuk menagih timbul sehubungan dengan adanya barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat atau saat kas diterima.
  • Pendapatan dari APBD dan pendapatan dari APBN diakui pada saat pengeluaran belanja dipertanggungjawabkan dengan diterbitkannya SP2D.
  • Pendapatan Hibah berupa barang diakui pada saat hak kepemilikan berpindah.
  • Pendapatan Hibah berupa uang diakui pada saat kas diterima oleh rekening kas BLUD.

Biaya diakui dalam laporan aktivitas berdasarkan basis akrual (accrual basis), dimana semua  biaya  berupa  barang atau jasa yang dipakai habis dalam penyelenggaraan operasi BLUD selama satu periode akuntansi diakui sebagai biaya dalam perhitungan surplus/defisit periode yang bersangkutan. Penggal-waktu (cut-off) biaya dilakukan pada setiap akhir periode akuntansi agar pembebanan biaya dapat dilakukan dengan tepat sesuai dengan prinsip matching costs against revenues.  Biaya-biaya tersebut dicatat sebesar :

  • Jumlah kas yang dibayarkan jika seluruh pengeluaran tersebut dibayar pada periode berjalan
  • Jumlah biaya periode berjalan yang harus dibayar pada masa yang akan datang.
  • Alokasi matematis untuk periode berjalan atas biaya yang telah dikeluarkan.
  • Jumlah kerugian yang terjadi.

c. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas terdiri dari saldo uang tunai dan simpanan di rekening bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan BLUD-AAK, serta deposito berjangka pendek (setara kas) yang jatuh temponya tidak lebih dari 3 bulan.

d. Piutang dan Penyisihan Kerugian Piutang

Piutang Usaha dan Piutang Lain-lain disajikan di neraca sebesar jumlah bersih yang diharapkan dapat diterima (net realizable value). Untuk itu, secara periodik dilakukan evaluasi kolektibilitas piutang usaha dan piutang lain-lain dengan analisa umur piutang dan pertimbangan layak lainnya. Bagian yang diperkirakan tidak akan tertagih diakui sebagai kerugian/beban dalam periode yang bersangkutan dan dikurangkan dari saldo piutang bruto melalui akun Penyisihan Kerugian Piutang. Penaksiran jumlah penyisihan tersebut dilakukan berdasarkan hasil analisa  umur piutang sebagai berikut :

  • sampai dengan 12 bulan________________:       0%
  • lebih dari 12 sampai dengan 24 bulan______:     50%
  • lebih dari 24 bulan____________________:   100%

Penetapan penyisihan berdasarkan analisis umur piutang tersebut tidak menghilangkan kemungkinan piutang disisihkan seluruhnya (100%) secara lebih dini (sebelum 24 bulan) jika telah diperoleh fakta bahwa kuat dugaan piutang tidak akan dapat dikonversi menjadi kas.

e. Persediaan

Persediaan dalam bentuk bahan atau perlengkapan yang diperlukan untuk kegiatan layanan maupun administrasi dilaporkan di neraca sebesar nilai perolehannya. Secara periodik dilakukan evaluasi terhadap kondisi persediaan, dan bagian dari persediaan yang rusak, usang  dan tidak dapat digunakan diakui sebagai beban dalam periode yang bersangkutan. Persediaan yang digunakan dan habis dipakai diakui sebagai biaya dalam periode yang bersangkutan dengan menggunakan metode rata-rata bergerak (moving average method).

f. Investasi

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen, royalti, atau manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan BLUD-AAK dalam rangka pelayanan kepada stakeholders. Investasi terdiri dari investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dikonversi menjadi kas dalam jangka waktu antara 3 sampai dengan 12 bulan. Investasi jangka pendek disajikan di neraca dalam kelompok aset lancar sebesar nilai wajarnya pada tanggal neraca, kecuali untuk investasi dalam bentuk deposito Rupiah disajikan sebesar nilai nominalnya. Selisih yang timbul antara nilai tercatat dan nilai wajarnya diakui sebagai keuntungan atau kerugian dalam periode yang bersangkutan.

Investasi jangka panjang adalah investasi yang diperkenankan menurut peraturan perundang-undangan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari investasi non-permanen dan investasi permanen. Investasi non-permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi jenis ini diharapkan akan berakhir dalam jangka waktu tertentu, seperti pemberian pinjaman kepada perusahaan negara/daerah (obligasi), penyertaan modal (saham) dalam proyek pembangunan, dan investasi non-permanen lainnya. Investasi permanent adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan pada unit-unit usaha dalam Holding Company (Koperasi Analis, CV.Kuman dan CV. Laboratorium Klinik dan Kesmas).

Investasi jangka panjang disajikan di neraca dalam kelompok aset tidak lancar sebesar nilai yang ditentukan berdasarkan metode biaya, metode ekuitas, atau nilai wajarnya, bergantung pada sifat dan karakteristik investasinya. Investasi dalam bentuk penyertaan modal (saham) dengan hak kepemilikan kurang dari 20% disajikan di neraca sebesar nilai perolehannya (metode biaya). Hasil investasi yang diperoleh diakui sebagai pendapatan pada saat hasil nvestasi tersebut diperoleh. Investasi dalam bentuk penyertaan modal (saham) dengan hak kepemilikan lebih dari 20% dan memiliki pengaruh signifikan pada entitas investee disajikan di neraca berdasarkan metode ekuitas. Metode ekuitas diakui berdasarkan investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi entitas investee setelah tanggal perolehan.

Investasi dalam bentuk pemberian pinjaman (obligasi) yang dimaksudkan untuk dikuasai dalam jangka waktu tertentu dan sewaktu-waktu akan dijual (non-permanen) disajkan di neraca sebesar nilai wajarnya pada tanggal neraca. Selisih yang timbul antara nilai tercatat dan nilai wajarnya diakui sebagai keuntungan atau kerugian yang belum terealisasi (unrealized gain/loss) dan disajikan dalam kelompok ekuitas. Investasi dalam bentuk pemberian pinjaman (obligasi) yang dimaksudkan untuk dikuasai hingga jatuh tempo disajikan di neraca sebesar nilai perolehannya.

g. Aset Tetap dan Penyusutan

Aset tetap adalah aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam kegiatan BLUD-AAK, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal BLUD-AAK dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap BLUD-AAK dikelompokkan sebagai berikut  :

  • Tanah;
  • Gedung dan bangunan;
  • Peralatan dan mesin;
  • Jalan, irigasi, dan jaringan;
  • Aset tetap lainnya;
  • Konstruksi dalam pengerjaan

Aset tetap dinyatakan di neraca sebesar nilai perolehannya dikurangi dengan akumulasi penyusutan.

Aset tetap yang diperoleh sumbangan/hibah dicatat dan dilaporkan sebesar harga perolehan atau harga pasar yang layak, jika terdapat bukti yang mendukung harga tersebut, atau harga taksiran (appraisal) jika harga perolehan atau harga pasar tidak dapat ditentukan secara layak. Aset tetap yang diperoleh melalui transaksi pertukaran dengan aset sejenis dicatat dan dilaporkan sebesar  nilai buku aset yang diserahkan, sedangkan  jika pertukaran dilakukan dengan aset tidak sejenis, dicatat dan dilaporkan sebesar nilai wajar aset yang diserahkan atau nilai wajar aset yang diterima, mana yang memberikan bukti lebih jelas. Selisih yang timbul dilaporkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam periode terjadinya pertukaran. Penilaian secara periodik terhadap aset tetap dilakukan untuk menentukan kesesuaian nilai tercatat dengan manfaat keekonomiannya. Jika manfaat keekonomian suatu aset tetap tidak lagi sebesar nilai tercatatnya, maka aset tersebut harus dinyatakan sebesar jumlah yang sepadan dengan nilai manfaat keekonomian yang tersisa. Penurunan nilai manfaat asset tetap tersebut dilaporkan sebagai kerugian dan dilaporkan dalam laporan aktivitas dalam periode yang bersangkutan.

Suatu pengeluaran modal (capital expenditure) untuk pengadaan aset tetap yang bernilai perolehan diatas     Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per unit diakui dan dilaporkan sebagai aset tetap, sedangkan pengeluaran kurang dari Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) diakui langsung sebagai biaya pada saat terjadinya. Pengeluaran dengan nilai antara Rp.300.000,00 sampai dengan Rp.1.000.000,00 dicatat dan dilaporkan sebagai Aset Bernilai Rendah dan disusutkan sekaligus sebesar nilai perolehannya pada saat perolehan. Pengeluaran setelah perolehan awal (subsequent expenditures) untuk suatu asset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat keekonomian di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, dan bernilai diatas Rp.1.000.000.000,00 ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. Sedangkan pengeluaran untuk perbaikan atau perawatan asset tetap untuk menjaga manfaat keekonomian masa yang akan datang atau untuk mempertahankan standar kinerja semula atas suatu asset, diakui sebagai biaya pada saat terjadi.

Suatu aset tetap dieleminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen ditarik dari penggunaannya dan tidak ada manfaat keekonomia masa yang akan datang  diharapkan  dari pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan suatu asset tetap diakui sebagai keuntungan atau kerugian dalam laporan aktivitas periode yang bersangkutan. Aset tetap, kecuali Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan, disusutkan selama masa manfaatnya berdasarkan metode garis lurus. Penyusutan dimulai pada bulan berikutnya setelah aset tetap diperoleh dan digunakan, berdasarkan taksiran masa manfaat sebagai berikut :

Jenis Aset Tetap

Masa manfaat (tahun)

Penyusutan/tahun (%)

Gedung dan bangunan 20 5%
Peralatan dan mesin – Kendaraan 10 10%
Peralatan dan mesin lainnya 4 25%
Jalan, irigasi, dan jaringan 4 25%
Aset tetap lainnya 4 25%

Masa manfaat suatu asset tetap di telaah ulang secara periodik, jika terjadi perbedaan yang signifikan antara estimasi penyusutan dan hasil telaahan, biaya penyusutan untuk periode sekarang dan masa yang akan dating akan disesuaikan. Metode penyusutan yang digunakan untuk aset tetap ditelaah ulang secara periodik, dan jika terdapat suatu perubahan signifikan dalam pola pemanfaatan ekonomi yang diharapkan dari aset tersebut, maka metode penyusutan dirubah untuk mencerminkan perubahan pola tersebut dengan jumlah biaya penyusutan untuk periode yang akan datang.

h. Aset Tidak Berwujud

Aset tak terwujud adalah asset non-moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan atau menyerahkan barang/jasa, dan memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan. Aset tak terwujud antara lain perangkat lunak, lisensi dan francise, hasil kajian/penelitian  yang memberikan manfaat jangka panjang, hak cipta (copyright), paten, dan hak kekayaan intelektual lainnya. Aset tidak berwujud dinyatakan di neraca sebesar nilai perolehannya dan diamortisasi selama masa manfaatnya dengan menggunakan metode garis lurus.

i. Kewajiban

Kewajiban disajikan di neraca jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran kas atau aset lainnya akan dilakukan dimasa depan untuk menyelesaikan kewajiban masa kini dengan jumlah yang dapat diukur secara handal. Kewajiban diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika kewajiban tersebut harus dibayar/diselesaikan atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban jangka panjang.

j. Ekuitas

Ekuitas adalah hak residual BLUD atas aset setelah dikurangi seluruh kewajiban yang dimiliki. Ekuitas BLUD terdiri atas ekuitas tidak terikat, ekuitas terikat temporer, dan ekuitas terikat permanen. Ekuitas tidak terikat adalah ekuitas berupa sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu. Ekuitas terikat temporer adalah ekuitas berupa sumber daya ekonomi yang penggunaannya dan/atau waktunya dibatasi untuk tujuan tertentu dan/atau jangka waktu tertentu, antara lain mencakup: (a) Sumbangan untuk aktivitas operasi tertentu; (b). Investasi untuk jangka waktu tertentu; (c) Dana yang penggunaannya ditentukan selama periode tertentu dimasa depan; (d) Dana untuk memperoleh aset tetap. Ekuitas terikat permanen adalah ekuitas berupa sumber daya yang penggunaannya dibatasi secara permanen untuk tujuan tertentu, yang meliputi: (a) Tanah atau gedung/bangunan yang disumbangkan untuk tujuan tertentu dan tidak untuk dijual; (b) Aset yang digunakan untuk investasi yang mendatangkan pendapatan secara permanen. (c) Donasi pemerintah atau pihak lain yang mengikat secara permanen.

KAS DAN SETARA KAS

Kas dan setara kas pada tanggal 1 Januari 2012 dan 30 Nopember 2012 terdiri dari :

1 Jan. 2012

30 Nopember 2012

(Rp)

(Rp)

Kas Kecil

-

-

Kas Bendahara Pengeluaran Umum

-

Rekening Giro :
Bank 9Jambi Rek. Penerimaan

-

-

Bank 9Jambi Rek. Pengeluaran

-

-

Rekening Tabungan :
Bank Bukopin Rek. Penerimaan

-

505.505.534.25,-

Bank Bukopin Rek. Pengeluaran

-

54.000.000.00,-

Bank Bukopin Rek. Dana Bergulir

-

-

Deposito Berjangka < 3 bulan

-

Jumlah Kas dan Setara Kas

-

559.505.53.25,-

PIUTANG USAHA

Merupakan saldo tagihan BLU kepada mahasiswa sampai dengan tanggal 30 Nopember 2012 untuk jasa layanan sebesar Rp. 11.750.000,00,-.

5.         PIUTANG LAIN-LAIN

Merupakan saldo piutang lain-lain sampai dengan tanggal 30 Nopember 2012 terdiri dari :

1 Januari 2012

30 Nopember 2012

(Rp)

(Rp)

Dana Talangan Beasiswa Depdiknas

-

-

Dana Talangan Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang

-

-

Piutang Lain-Lainnya

-

54.850.804,00

Jumlah Piutang Lain-Lain

-

54.850.804,00

6.      PERSEDIAAN

Merupakan saldo bahan maupun perlengkapan yang digunakan oleh BLUD-AAK dalam rangka melaksanakan kegiatan operasional pelayanan kepada mahasiswa, dengan perhitungan sebagai berikut :

1 Jan. 2012

30 Nop. 2012

(Rp)

(Rp)

Persediaan Awal

-

2.113.875,00

Pembelian Persediaan sd 30 Nop. 2012

-

37.235.000,00

Pemakaian Persediaan sd 30 Nop. 2012

-

35.000.000,00

Saldo Persediaan

4.348.875,00

7.      ASET TETAP

Aset tetap per tanggal 1 Januari 2012 dan 30 Nopember 2012 belum dapat di rincikan karena seluruh asset masih merupakan milik pemerintah Daerah Provinsi Jambi dan belum ada penyerahan kepada BLUD-AAK.

8.   AKUMULASI PENYUSUTAN

Karena asset tetap masih merupakan milik pemerintah Daerah Provinsi Jambi umlah dan belum ada penyerahan kepada BLUD-AAK maka akumulasi penyusutan belum dapat dihitung.

9.   ASET LAINNYA

Merupakan saldo Aset Lainnya BLUD-AAK per 30 Nopember 2012, Asset tidak berwujud sebesar Rp.27.800.000,00 merupakan biaya pengadaan Software Microsoft Campus untuk pelayanan akademik dan Website di kampus AAK, Sampai dengan tanggal Neraca Aset tidak berwujud masih proses implementasi sehingga belum ada amortisasi.

10.    UTANG USAHA

Saldo utang usaha BLUD-AAK per tanggal 1 Desember 2012 adalah utang pengadaan dokumen perencanaan pembangunan gedung rektorat/kampus, sebesar Rp. 98.000.000,00,-

11.    PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA

Merupakan jumlah pendapatan usaha jasa layanan yang diterima dimuka per 30 Nopember 2012, nihil.

12.    EKUITAS

Rincian ekuitas BLUD-AAK per 1 Januari 2012 belum dapat diukur mengingat BLUD-AAK baru ditetapkan tanggal 19 Desember 2011.

13.    PENDAPATAN USAHA DARI JASA LAYANAN

Rincian perhitungan pendapatan dari usaha jasa layanan untuk periode 1 Januari sd 30 Nopember 2012 sebesar Rp. 2.304.019.000,00,- (dua milyar tiga ratus empat juta sembiilan belas ribu rupiah dari target penerimaan Rp. 1.333.212.000,00,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta  dua ratur dua belas ribu rupiah).

14.    PENDAPATAN DARI APBD

Pendapatan rupiah murni dari APBD maupun APBN untuk periode 1 Januari sd 30 Nopember 2012 yang ditargetkan menyumbang Rp. 689.21.5800,00,- sama sekali tidak terealisasi. Perolehan BLUD-AAK dari APBD masih dalam bentuk pembiayaan kegiatan dalam DPA Dinas Kesehatan Provinsi Jambi untuk Program pendidikan Diploma III AAK Provinsi Jambi.

15.    PENDAPATAN USAHA LAINNYA

Pendapatan BLUD-AAK dari usaha lainnya secar tidak terduga dan tidak ditargetkan untuk periode 1 Januari sd 30 Nopember 2012  mampu menyumbang sebesar Rp. 85.833.833,34 (delapan puluh ima juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah tiga puluh empat sen).

16.    BIAYA LAYANAN

Merupakan jumlah biaya, yang berkaitan langsung dengan kegiatan pelayanan pendidikan, dalam periode 1 Januari sd 30 Nopember 2012, biaya pelayanan yang telah digunakan sebesar Rp. 1.314.567.155,00,- (satu milyar tiga ratus empat belas juta lima ratus enam puluh tujuh ribu seratus lila puluh lima rupiah).

17.    BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI

Merupakan jumlah biaya, yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan pelayanan pendidikan tetapi sangat vital sebagai pendukung dan penunjang, sampai dengan 30 Nopember 2012, telah digunakan biaya umum dan administrasi sebesar Rp. 380.039.467,00,- ( tiga ratus delapan puluh juta tiga puluh Sembilan ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah) dan biaya Non opeasional sebasar Rp. 330.000,00,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Pemimpin BLUD-AAK

Drs. Sabarudin. MSc.

 

_________________________

NIP. 19660812 199803 1 002